Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:

Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
Pola persebaran sumber daya
Distribusi pendapatan

Pemerintah yang menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau dengan perkataan lain, dengan kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional.

Dan berikut adalah Beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh beberapa Negara :

1. Jepang

Setelah krisis keuangan global 2008 silam perekonomian global nampaknya belum mampu kembali mencapai titik pertumbuhan terbaiknya seperti sebelum krisis. Pertumbuhan ekonomi global selama lima tahun terakhir hanya mampu tumbuh di kisaran angka 3%. Padahal sebelumnya perekonomian global dapat mencapai angka pertumbuhan ekonomi di atas 4%.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi global disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan negara-negara maju penyokong pertumbuhan global seperti Amerika Serikat (AS), Jerman dan Jepang. Jepang bahkan menjadi salah satu negara dengan perlambatan ekonomi paling signifikan setelah krisis 2008. Setelah krisis pertumbuhan ekonomi Negeri Matahari Terbit tersebut hanya berkisar di kisaran 1%. Bahkan pada tahun 2011 dan 2014 Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi minus di bawah 1%.

Pemerintah Jepang dan negara maju bukannya tanpa solusi. Pemerintah negara maju dalam lima tahun terakhir mengandalkan kebijakan moneter untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Kebijakan seperti quatitative easing (QE) dan suku bunga negatif banyak dipakai buat mempertahankan permintaan agregat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencegah deflasi.

Secara sederhana kebijakan QE adalah kebijakan mencetak uang oleh bank sentral yang nantinya digunakan untuk membeli obligasi jangka pendek dan panjang. Sementara kebijakan suku bunga negatif adalah kebijakan memotong suku bunga acuan bank sentral hingga dibawah 0%. Kedua kebijakan ini diharapkan dapat menambah likuiditas di swasta maupun di masyarakat.

Sayangnya tidak semua kebijakan ini berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi negara maju secara signifikan. Kebijakan suku bunga negatif misalnya tidak berhasil di Jepang. Kebijakan ini gagal karena perbankan tidak menyalurkan likuiditas ke sektor riil. Hal ini disebabkan permintaan dari sektor riil yang sedang menurun dan risiko yang lebih besar. Pada akhirnya bank swasta memilih menahan likuiditas dan tetap menyimpan di bank sentral meskipun merugi akibat suku bunga yang negatif.

Sementara untuk kebijakan QE, bank sentral kemungkinan menghadapi risiko kehabisan stok obligasi untuk dibeli, seperti yang saat ini dialami European Central Bank (ECB). Kurang efektifnya dua kebijakan moneter dapat dilihat dari rendahnya pertumbuhan ekonomi Jepang dan Uni Eropa yang selama lima tahun terakhir pertumbuhan rata-rata ekonominya hanya mencapai 0,5% (Jepang) dan 0,4% (Uni Eropa). Dengan kondisi demikian, pemerintah negara maju mulai beralih menggunakan instrumen kebijakan fiskal. Apalagi kebijakan ini didukung fakta makin membaiknya indikator fiskal negara maju seperti berkurangnya defisit anggaran pemerintah serta menurunnya jumlah hutang (Nouriel Rubini,2016).

Kebijakan fiskal yang sering digunakan untuk menstimulus perekonomian umumnya menggunakan instrumen fiskal ekspansif. Salah satu ciri kebijakan fiskal ekspansif ialah anggaran belanja menitikberatkan pada belanja infrastruktur, militer dan lainnya. Nantinya kebijakan ini diharapkan menciptakan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan ini diprediksi akan diterapkan di kawasan Uni Eropa serta negara Jepang, dan AS. Di Jepang, pemerintah memutuskan untuk menunda kenaikan pajak konsumsi tahun depan dan menambah anggaran belanja pemerintah. Sementara di Uni Eropa, Jerman akan membelanjakan anggaran lebih banyak untuk keperluan pengungsi, pertahanan keamanan, serta Infrastruktur.

Adapun terpilihnya Donald Trump sebagai presiden baru AS akan mendorong pembangunan infrastruktur secara masif di AS. Donald Trump bersiap menganggarkan anggaran hingga US$ 530 triliun hingga beberapa tahun ke depan untuk membangun infrastruktur. Disamping itu Trump juga akan menambah anggaran untuk belanja militer.

Kebijakan fiskal yang ekspansif tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Untuk memenuhi pembiayaan anggaran, pemerintah negara maju akan menggenjot penerimaan pajak serta gencar menerbitkan obligasi pemerintah untuk menutupi kekurangan anggaran belanja. Hal ini didukung rencana kenaikan Fed Fund Rate (FFR) dan tapering quantitative easing oleh ECB yang berdampak pada kenaikan yield US bond treasury.

Kenaikan yield US bond treasury diprediksi akan diikuti naiknya yield bond emerging market seperti Indonesia. Imbal hasil surat utang negara (SUN) diprediksi meningkat untuk mengantisipasi tertekannya permintaan obligasi pemerintah Indonesia secara signifikan akibat capital outflow yang kembali ke developed market seperti UE, Jepang atau AS.

Konsolidasi fiskal

Apalagi saat ini, penerbitan SUN sangat diperlukan untuk membiayai anggaran belanja pemerintah yang tengah masif membangun infrastruktur. Namun meningkatkan imbal hasil SUN bukannya tanpa risiko, kenaikan imbal hasil SUN pada gilirannya akan meningkatkan beban utang pemerintah. Hal ini menjadi masalah mengingat bunga utang pemerintah saat ini sudah sedemikian besar. Dalam kajian CORE Economic Outlook 2017 disebutkan selama 2011-2016 beban hutang pemerintah Indonesia telah meningkat 255% dan akan meningkat secara persisten dalam dua tahun kedepan. Meningkatnya beban hutang akan berpengaruh terhadap melebarnya angka defisit anggaran.

Melebarnya defisit sendiri tentu berisiko terhadap keberlanjutan pengelolaan fiskal dan turunnya rating investasi oleh lembaga pemeringkat internasional. Untuk mengantisipasi agar ini tidak terjadi langkah konsolidasi fiskal perlu dilakukan pemerintah. Program pengampuan pajak yang telah dilaksanakan perlu dilanjutkan dengan reformasi pajak secara fundamental.

Reformasi pajak harus dilakukan secara fundamental. Di antaranya memberikan kemudahan pelayanan pajak bagi WP dari sisi prosedur pembayaran pajak dan pelaporan, memperbanyak outlet pembayaran pajak dan lainnya. Ini perlu didukung kegiatan sosialisasi bagi WP lama dan program edukasi bagi WP baru. Selain itu penegakan hukum untuk penunggak pajak juga perlu diperkuat, mengingat angka kepatuhan pajak di Indonesia selama lima tahun terakhir bergerak di kisaran 40-50%.

Petrobras merupakan perusahaan minyak dan gas yang didirikan pada tahun 1953 pada masa kepemimpinan Getulio Vargas untuk menjaga sumber alam yang ada di negaranya.2 Petrobras menjadi salah satu perusahaan minyak terbesar di Amerika Latin sejak pendiriannya, dan merupakan perusahaannya minyak non-OPEC yang melakukan ekspor hampir di seluruh dunia. Pada industri minyak, gas dan energi, operasi Petrobras diintegrasikan, mengkhususkan dalam eksplorasi dan produksi, penyulingan, pemasaran, minyak dan transportasi gas alam, petrokimia, distribusi produk minyak, listrik, biofuel dan sumber-sumber energi terbarukan lainnya Kekuatan kompetitif dari Petrobras berdampak pada peningkatan performa Petrobras baik domestik maupun internasional.

Petrobras dikenal merupakan perusahaan berpengaruh terbesar di Brazil bahkan Amerika Selatan.3 Hal ini dapat dibuktikan dengan proses produksi, penyulingan serta transportasi minyak mentah yang ada di Brazil memberikan kesempatan bagi Brazil untuk memiliki operasional infrastruktur yang maju. Sejarah panjang, sumber daya dan pemantapan kehadiran Petrobras dapat bersaing secara efektif dengan peserta pasar lainnya dan para pendatang baru dimana industri minyak dan gas di Brazil telah di deregulasi.

Petrobras memiliki basis cadangan yang kuat juga memberikan kekuatan dalam persaingan pasar dalam industri ini.4 Panemuan-penemuan cadangan minyak yang terdapat di laut dalam diperkiran menjadi cadangan terjamin bagi negara Brazil. Demi peningkatan cadangan minyak dan gas,Petrobras juga memiliki keahlian dalam tekonologi laut dalam yang menjadi pionir dalam teknologi ini di dunia internasional. Efisiensi biaya yang dilakukan menjadikan Petrobras memiliki kekuatan kompetitif lainnya.5 Efisiensi biaya dilakukan dengan operasi skala besar yang dikombinasikan dengan integrasi vertikal bagian bisnis.

Petrobras yang merupakan perusahaan minyak mentah dan gas alam terpadu yang dominan di Brazil memiliki beberapa alasan yang membuat perusahaannya memiliki biaya yang efisien. Posisi kuat yang dimiliki Petrobras memberikan kemampuan untu berpartisipasi dalam setiap aspek pasar minyak dan gas alam di Brazil.6 Dengan demikian, Petrobras mampu bersaing di dunia internasional dan sukses dalam menarik mintra internasional pada setiap kegiatan perusahaan. Selain keunggulan kompetitif, strategi yang digunakan Petrobras juga meningkatkan performa Petrobras.7 Petrobras mengkonsolidasikan dan meningkatkan keunggulan kompetitif di Amerika Selatan untuk minyak dan produk minyak.8 Hal ini dengan mengeluarkan modal untuk meningkatkan aktivitas produksi Petrobras.

Selektif memperluas aktivitas internasional secara terpadu dengan usaha perseroan yang berbasis pada aset dan secara terpadu dengan perusahaan-perusahaan internasional untuk meingkatkan performa internasional Petrobras. Petrobras mengembangkan dan memimpin pasar gas alam dan bertindak secara terpadu dalam pasar listrik dan gas alam di Amerika Selatan. Petrobras juga secara selektif memperluas aktivitas pasar petrokimia baik

Jika reformasi pajak berhasil dilakukan maka pemerintah memperkecil risiko yang muncul dari kebijakan fiskal negara lain seperti peningkatan yield obligasi negara. Selain itu reformasi ini juga berpengaruh positif terhadap kesehatan fiskal Indonesia di masa depan. Namun jika melihat kasus korupsi yang menimpa salah satu oknum di institusi perpajakan baru-baru ini reformasi pajak akan menempuh jalan berliku.

2. China

Kementerian Keuangan China mengatakan Negara akan meluncurkan kebijakan fiskal yang "lebih tegas" guna mendorong pertumbuhan ekonomi, yang katanya sedang menghadapi tekanan pada Rabu ini.

Departemen Keuangan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan mengalokasikan dana lebih guna mendukung beberapa proyek infrastruktur dan menerapkan pemangkasan pajak untuk usaha kecil. Dan juga mengatakan akan mempercepat proses persetujuan untuk toko bebas pajak dalam upaya meningkatkan pembangunan.

Kementerian tersebut juga mengatakan akan mengeluarkan kuota utang bagi pemerintah daerah setelah legislator Negara di tahun yang mecatat utang pemerintah lokal sebesar 16 triliun yuan ($ 2.5 miliar).

Untuk membantu meringankan beban utang pemerintah lokal, Beijing telah menyetujui program pertukaran sebesar 3,2 triliun yuan yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menjual obligasi untuk menggantikan program yg terdahulu.

Dalam pernyataan terbarunya, kementerian keuangan mengatakan bahwa pada 27 Agustus pemerintah daerah telah meningkatkan sebesar 1,82 triliun yuan terkait masalah utang. Hal ini setara dengan 48% dari total kuota yang diizinkan oleh pemerintah pusat, yang menunjukkan bahwa ada lebih banyak ruang bagi pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana.

Ekonomi China melambat menjadi 7% pada kuartal kedua tahun ini, yang merupakan laju yang paling lambat dalam enam tahun terakhir. Data ekonomi pada bulan Juli dan Agustus menunjukan pelemahan dalam perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut meskipun serangkaian penurunan suku bunga bank sentral serta langkah kebijakan lainnya.

Para ekonom mengatakan Beijing perlu menerapkan kebijakan fiskal yang lebih proaktif dalam sisa tahun ini guna memberikan dorongan lebih lanjut untuk prekonomian.

3. Brazil

Kebijakan ekonomi merupakan hal yang penting bagi sebuah negara. Terbentuk dan disetujuinya kebijakan ekonomi akan menentukan masa depan negara tersebut dalam proses kehidupan ekonomi negaranya. Kebijakan ekonomi inilah yang akan menentukan sebuah negara akan mengalami pertumbuhan atau bisa memberikan kesejahteraan bagi penduduk di negaranya. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara biasanya berdasarkan pada pandangan ekonomi politik pemimpin negara.

Brazil mengalami masa transisi di negaranya beberapa kali, namun yang paling besar terjadinya transisi dari rezim militer ke pemerintahan demokrasi pada awal tahun 1990. Brazil mengalami keterpurukan ekonomi dengan tingkat inflasi tinggi dan tingkat pengangguran yang juga tinggi. Untuk menghidupi ekonomi negara Brazil berhutang pada IMF dan Bank Dunia untuk mengatasi masalah ekonomi negara. Namun sebaliknya, inflasi negara tetap tinggi pada akhir tahun 1990 pada masa pemerintahan Cardoso. Sehingga, pemerintahan selanjutnya harus menyelesaikan masalah pelik yang terus menerus terjadi di Brazil.

Setelah beberapa kali gagal dalam pemilihan calon presiden, Lula da Silva akhirnya terpilih menjadi presiden Brazil dengan suara terbanyak pada tahun 2002, dan dilantik pada 1 Januari 2003.1 Lula da Silva berasal dari Partido dos Trabalhadores/PT atau Partai Buruh. Pada awal pemerintahan Lula da Silva, perubahan ekonomi belum terlihat karena pada tahun pertama pemerintahan Lula da Silva tingkat inflasi masih sangat tinggi.

Lula da Silva diharapkan bisa membawa perubahan Brazil ke arah yang lebih baik. Lula da Silva merupakan pemimpin yang berpandangan politik centreleft. Orientasi kebijakan yang diambil Lula da Silva merupakan kebijakan yang pro rakyat. Namun Lula dari awal pemerintahan, sedikit banyaknya masih menggunakan kebijakan ekonomi yang neoliberal. Lula masih harus menggunakan kebijakan tersebut karena sejaka awal pemerintahan Brazil harus berurusan dengan lembaga keuangan internasional karena hutang yang dialami Brazil. Melanjutkan kepemimpinan dari presiden sebelumnya mengharuskan kebijakan yang diambil lebih kepada neoliberal.

Pemerintahan Lula da Silva diharuskan untuk dapat mengejar target inflasi yang diberikan oleh IMF untuk melancarkan uang masuk dan keluar di negara tersebut. Ekonomi negara yang sulit dan sulitnya untuk mendapatkan pemasukan negara, Brazil menopang ekonominya melalui ekspor. Ekspor yang dilakukan oleh Brazil setiap tahunnya semakin maningkat, dan hasilnya pertumbuhan ekonomi Brazil pun semakin membaik. Lula da Silva disiplin dalam mengatur kebijakan fiskal, yang berarti pajak yang diterima dan yang dikeluarkan digunakan secara masksimal.

Kebijakan ekonomi yang memaksimalkan ekspor, pada sektor-sektor yang ada di Brazil meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dibantu oleh sektor industri minyak dan gas yang ada di Brazil melalui perusahaan minyak dan gas Petrobras.

domestik maupun regional. Adanya permintaan pasar menjadikan Petrobras selektif tampil dalam pasar energi terbarukan. Hal ini membuat Petrobras lebih mampu untuk bersaing dengan banyaknya produk energi terbarukan yang dibutuhkan.

Petrobras sebagai perusahaan minyak dan gas terbesar di Brazil memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi Brazil. Sehingga kebijakan ekonomi yang mempengaruhi Petrobras juga akan mempengaruhi ekonomi negara. Kebijakan ekonomi fiskal yang disiplin memberikan pengaruh terhadap perekonomian negara melalui pajak.

Pajak yang didapatkan menjadi pemasukan negara sebagai anggaran belanja negara, dan juga bermanfaat sebagai pengeluaran untuk memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan besar untuk berkembang. Kebijakan fiskal yang disiplin ini, memberikan Petrobras kesempatan untuk maju dan berkembang. Kebijakan ekonomi yang seimbang antara kebijakan ekonomi fiskal dan moneter, memberikan Petrobras kesempatan untuk merasakan iklim investasi yang lebih tinggi.

Tercapainya target inflasi mebuat banyak investasi dari dalam dan luar negeri untuk berinvestasi pada perusahaan yang ada di Brazil. Terjaminnya inflasi dan iklim perekonomian yang semakin berkembang di Brazil pada masa pemerintahan Lula da Silva ini, meningkatkan kerjasama Petrobras dengan perusahaan-perusahaan besar minyak dan gas lainnya yang ada di dunia.

Kebijakan pertama adalah industrial, technological and international trade policy (PITCE- Industri, teknologi dan kebijakan perdagangan internasional) yang memfokuskan pada inovasi dan teknologi, ekspor dan institusionalisasi. Poin pertama, inovasi dan teknologi memberikan pengaruh pada aturan tentang inovasi dan teknologi yang berdampak pada peningkatan teknologi eksplorasi laut dalam Petrobras. Poin kedua, ekspor memberikan pengaruh terhadap peningkatan ekspor Petrobras yang berdampak pada peningkatan GDP, GDP per kapita, devisa negara dan investasi.

Poin ketiga, institusionalisasi memberikan tugas pada lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan untuk mengawasi sektor industri. Kebijakan kedua adalah Productive Development Policy (PDP- Kebijakan Pengembangan Produksi). Kebijakan ini memaksimalkan dalam mendorong inovasi, ekspor, dan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara melalui sektor industri. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan sektor industri dalam pengembangan perdagangan internasional. Bertambahnya inovasi perusahaan dan meningkatnya ekspor perusahaan, dapat menambah investasi bagi Petrobras untuk membantu negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pemberian insentif terhadap sektor penting yang memiliki prioritas tinggi memberikan peningkatan bagi Petrobras untuk mengembangkan teknologi perusahaan baik di dalam maupun luar negeri dengan memanfaatkan insentif pemerintah. Insentif ini bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan ekspor dengan melakukan pemenuhan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. PDP memberikan kesempatan bagi Petrobras untuk semakin berkembang bersama sektor industri dalam negeri lainnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

4. Singapura

Singapura yang dikenal sebagai pusat industri jasa skala dunia, menghadapi pukulan berat saat terjadi krisis tahun 2008, hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonominya yang mengalami penurunan. Tahun 2008 menurun dari 1,87%pada tahun sebelumnya menjadi 0,14%. Bahkan pada tahun 2009 pertumbuhan Singapura sempat negatif -2,30%. Berdasarkan produk domestik bruto harga berlaku di atas maka nampak bahwa sektor jasa (perdagangan besar dan ritel) dan sektor industri yang memproduksi barang (manufaktur) adalah sektor yang paling mendominasi perekonomian Singapura.

CEIC Singapura merupakan negara yang tergolong sangat maju dan berhasil menerapkan ekonomi pasar bebas. Negara tersebut dikenal dengan lingkungannya yang terbuka dan bebas dari korupsi, memiliki tingkat PDB per kapita lebih tinggi dari kebanyakan negara maju. Perekonomian Singapura sangat tergantung pada ekspor, terutama pada barang elektronik, produk teknologi informasi, farmasi, dan pada sektor jasa keuangan. Tingkat pertumbuhan PDB real rata-rata mencapai 7,1% pada tahun 2004 hingga 2007. Perekonomian mengalami penurunan sebesar 1,3% pada 2009 sebagai akibat dari krisis keuangan global, namun kembali pulih meningkat menjadi 14,7% pada 2010. Dalam jangka panjang, pemerintah merencanakan untuk menciptakan jalur pertumbuhan baru yang berfokus pada peningkatan produktivitas

di mana telah mengalami penurunan pertumbuhan hingga 1% per tahun pada dekade sebelumnya. Singapura telah menarik investasi yang cukup besar di bidang farmasi dan produksi teknologi kesehatan dan tetap akan melanjutkan upaya untuk menciptakan Singapura sebagai negara hub di Asia Tenggara dalam bidang keuangan dan teknologi tinggi (high-tech). Komposisi PDB Singapura berasal dari sektor jasa (72,8%) dan industri (27,2%). Jenis industri yang ada meliputi: elektronik, kimia, jasa keuangan, perlengkapan pengeboran minyak, pengolahan minyak (petroleum), produk dan pengolahan karet, pengolahan makanan dan minuman, perbaikan kapal, konstruksi lepas pantai, ilmu hayati (life science), dan perdagangan. Jenis komoditi ekspor Singapura meliputi mesin dan perlengkapannya (termasuk elektronik), barang konsumsi, farmasi, bahan kimia, dan bahan bakar mineral. Mitra perdagangan ekspor Singapura pada 2009 berasal dari Hong Kong (11,6%), Malaysia (11,5%), China (9,8%), Indonesia (9,7%), Amerika Serikat (6,6%), Korea Selatan (4,7%) dan Jepang (4,6%). Jenis komoditi impor Singapura meliputi mesin dan perlengkapannya, bahan bakar mineral, bahan kimia, bahan pangan, dan barang komsumsi. Negara eksportir produk komoditi ke Singapura pada 2009 berasal dari Amerika Serikat (11,9%), Malaysia (11,6%), China (10,6%), Jepang (7,6%), Indonesia (5,8%), dan Korea Selatan (5,7%). Tingkat inflasi di Singapura sendiri tercatat meningkat pada bulan Juni 2011, didorong oleh harga perumahan yang relatif masih tetap tinggi dan harga mobil.

Bank sentral Singapura memperkirakan tekanan inflasi akan terus menguat bahkan saat pertumbuhan cenderung akan melambat. Indeks harga konsumen Singapura naik 5,2% pada Juni 2011 dibandingkan tahun sebelumnya dan ini lebih cepat dari inflasi 4,5% yang dilaporkan pada bulan Mei. Inflasi di Singapura sendiri rata-rata mencapai 5% pada periode Januari-Juni 2011. Ekonomi Singapura pada catatan terakhir mengalami “rebound” dari pertumbuhan GDP negatif menjadi positif 14,5% selama 2010, namun gejolak ekonomi global pasca pemangkasan rating surat hutang pemerintah AS baru-baru ini telah menimbulkan keraguan apakah ekspor Singapura dapat terus tumbuh.

Ekonomi Singapura mengalami penurunan dimana Produk Domestik Bruto bertumbuh negatif 6.5% pada kuartal kedua 2011. Dimana output sektor jasa tumbuh 3.9% di kuartal ini, namun manufaktur turun 5.9%, sedangkan konstruksi naik 1.5%. 3. Korea Selatan Data PDB harga berlaku menunjukkan, ekonomi Korea Selatan didominasi oleh sektor manufaktur, sektor real estate,renting & business activities serta sektor konstruksi, listrik, gas & air adalah sektor yang paling mendominasi perekonomian Korea.

5. Korea Selatan

Korea Selatan telah menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan sangat tinggi dan bergabung menjadi negara dengan ekonomi berbasis industri berteknologi tinggi. Pada tahun 2004 Korea Selatan masuk dalam kelompok negara di dunia dengan PDB per kapita mencapai level triliun US Dollar dan saat ini termasuk di ranking 20 besar perekonomian dunia.

Pemerintah Korea Selatan menerapkan impor bahan mentah dan teknologi sebagai ganti untuk bahan konsumsi dan mendorong aktivitas menabung dan investasi. Krisis Asia tahun 1997-1998 memperlihatkan kelemahan model pembangunan Korea Selatan yang menerapkan kebijakan rasio tinggi pinjaman terhadap ekuitas dan pinjaman asing jangka pendek secara masif. Nilai PDB sempat jatuh di 6,9% pada 1998 dan pulih menjadi 9% di 1999-2000. Korea Selatan menerapkan sejumlah reformasi ekonomi setelah krisis termasuk kebijakan untuk membuka investasi asing dan impor.

Pertumbuhan ekonomi per tahun dari 2003 hingga 2007 mencapai 4-5%. Dengan pelambatan ekonomi global di akhir 2008, PDB Korea Selatan turun menjadi 0,2% pada 2009. Pada kuartal ketiga 2009, ekonomi mulai pulih dengan didorong oleh pertumbuhan ekspor, tingkat suku bunga rendah, dan kebijakan fiskal yang ekspansif sehingga mendorong pertumbuhan mencapai 6% pada 2010. Tantangan masa depan ekonomi Korea Selatan adalah pada usia penduduk yang menua, pasar kerja yang tidak fleksibel, dan ketergantungan terhadap ekspor manufaktur.

Pertumbuhan PDB Korea Selatan mencapai 6,1% pada 2010 dengan PDB per kapita mencapai 30 ribu US Dollar. Kontribusi sumbangan PDB per sektor berasal dari jasa (57,6%), industri (39,4%), dan pertanian (3%). Jenis industri yang ada di Korea Selatan meliputi elektronik, telekomunikasi, mobil, kimia, perkapalan, dan baja. Produk ekspor Korea Selatan meliputi semi konduktor, peralatan telekomunikasi nirkabel, kendaraan bermotor, komputer, baja, perkapalan, dan petrokimia. Negara mitra utama ekspor Korea Selatan adalah China (23,9%), Amerika (10,4%), Jepang (6%), Hong Kong (5,4%) pada 2009. Untuk jenis produk impor ke negara tersebut meliputi permesinan, elektronik dan peralatan elektronik, minyak, baja, peralatan transport, kimia organik, dan plastik. Negara importir utama berasal dari China (16,8%), Jepang (15,3%), Amerika (9%), Saudi Arabia (6,1%) dan Australia (4,6%).

6. Amerika Serikat

Amerika Serikat Amerika Serikat merupakan negara dengan tingkat ekonomi dan teknologi paling kuat di dunia dengan PDB per kapita mencapai 47 ribu US Dollar. Dengan sistem ekonomi berorientasi pasar, maka keputusan bisnis banyak dikendalikan oleh swasta individu dan perusahaan bisnis. Perusahaan-perusahaan di Amerika menikmati lebih besar keleluasaan dibanding negara mitra lainnya seperti Eropa Barat dan Jepang dalam memutuskan untuk melakukan ekspansi pabrik, pengurangan kelebihan pekerja, dan dalam pengembangan produk baru.

Pada saat yang sama mereka mengalami hambatan untuk masuk ke pasar pesaing dibandingkan dengan perusahaan asing yang ingin masuk ke pasar Amerika. Keunggulan negara tersebut adalah di bidang penguasaan teknologi khususnya komputer, kesehatan, ruang angkasa, dan peralatan militer. Berikut adalah tabel produk domestik bruto harga berlaku di Amerika Serikat selama kurun waktu 2007-2009. Berdasarkan data yang ada, tiga sektor industri penyumbang ekonomi terbesar di Amerika Serikat adalah sektor real estate and rental and leasing, government, professional and business services dan manufacturing.

Sejak perang koalisi pimpinan Amerika terhadap Irak pada 2003, Amerika mengerahkan sumber daya nasionalnya ke bidang militer. Kenaikan harga minyak pada 2005 hingga pertengahan 2008 mengakibatkan ancaman terhadap inflasi dan pengangguran. Impor terhadap minyak besarnya mencapai 60% terhadap total konsumsi Amerika. Masalah jangka panjang yang dihadapi adalah termasuk kurangnya investasi di bidang infrastruktur ekonomi, meningkatnya biaya kesehatan dan pensiun seiring populasi yang menua, defisit perdagangan dan anggaran, dan tingkat pendapatan rumah tangga yang mengalami stagnasi utamanya di level kelompok ekonomi bawah.

Defisi perdagangan merchandise mencapai rekor 840 milyar US Dollar pada 2008 dan berkurang menjadi 506 milyar US Dollar pada 2009 dan kembali naik menjadi 630 milyar US Dollar pada 2010. Penurunan ekonomi global dan sejumlah masalah internal seperti krisis sub-prime mortgage, kegagalan investasi perbankan, penurunan harga perumahan, dan tingkat kredit yang ketat mendorong Amerika jatuh ke kondisi resesi sejak pertengahan 2008. Nilai PDB menyusut hingga kuartal ke tiga 2009 menyebabkan terjadinya kondisi krisis terdalam dan terlama sejak krisis The Great Depression. Untuk membantu menyeimbangkan pasar finansial, kongres Amerika mengeluarkan program penyelamatan senilai 700 milyar USD yang dinamakan Troubled Asset Relief Program pada Oktober 2008 yang digunakan oleh pemerintah untuk membeli ekuitas di sejumlah bank dan perusahaan industri di Amerika yang kebanyakan telah kembali lagi ke tangan pemerintah pada awal 2011.

Pada Januari 2009 Konggres AS dan Presiden Obama menandatangani program stimulus fiskal senilai 787 milyar USD yang digunakan untuk keperluan belanja tambahan dan pemotongan pajak untuk menciptakan lapangan kerja dan membantu pemulihan ekonomi. Nilai pertumbuhan PDB Amerika diestimasikan mencapai 2,8% pada 2010 dengan perkiraan PDB per kapita mencapai 47 ribu USD. Komposisi PDB per sektor meliputi sektor jasa (76,7%), industry (22,2%), dan pertanian (1,2%). Jenis industri yang ada meliputi industri berteknologi tinggi, petroleum, baja, kendaraan bermotor, ruang angkasa, telekomunikasi, kimia, elektronik, pengolahan makanan, barang konsumsi, kayu, dan pertambangan.