Kamis, 30 Maret 2017

Keadaan Perekonomian 3 Provinsi Di Indonesia (JATENG,JABAR,JATIM)

 1. PROVINSI JAWA TENGAH (JATENG)     

      Ekonomi Jateng sepanjang 2015 lalu tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,4 persen. Angka itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,3 persen.
Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, Syarifuddin Nawie mengatakan, produk domestik regional bruto (PDRB) Jateng atas dasar harga berlaku sepanjang tahun lalu tercatat mencapai Rp 1.014 triliun.
       Menurut dia, struktur perekonomian di provinsi ini menurut lapangan usaha didominasi tiga sektor, yaitu industri pengolahan sebesar 35,3 persen; pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 15,5 persen; serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 13,3 persen.
Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali pengadaan listrik dan gas yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 3,3 persen. 
"Jasa perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,7 persen, diikuti informasi dan komunikasi sebesar 9,5 persen, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,1 persen," katanya, kemarin.

    Adapun, Syarifuddin menuturkan, ekonomi Jateng kuartal IV/2015 tumbuh sebesar 6,1 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan kuartal III/2015, ekonomi Jateng justru tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,6 persen.Kontraksi itu disebabkan efek musiman beberapa komoditas pertanian kehutanan dan perikanan seperti padi yang memasuki musim tanam dan beberapa komoditas perkebunan lain yang telah melewati musim panen. Hal itu menjadikan sektor itu mencatat penurunan 29,7 persen.

"Selain itu, lapangan usaha lain yang mengalami kontraksi adalah pertambangan dan penggalian sebesar 0,3 persen, serta jasa perusahaan sebesar 1,5 persen," paparnya.Ekonom Unika Soegijapranata Semarang, Andreas Lako menilai, pertumbuhan ekonomi Jateng 2015 yang mencapai 5,4 persen merupakan kondisi yang baik, meski tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.Dia melihat sepanjang tahun lalu merupakan kondisi yang sangat sulit bagi perekonomian. “Banyak kalangan memprediksi perekonomian Jateng akan melambat dari tahun lalu, tapi buktinya ekonomi Jateng masih mampu tumbuh meski tidak banyak. Saya yakin pertumbuhan ekonomi Jateng lebih tinggi dari Nasional,” katanya.

Faktor infrastruktur
Andreas menuturkan, cenderung stabilnya kondisi ekonomi Jateng tidak terlepas dari terus membaiknya infrastruktur, khususnya jalan. Saat ini, jalan-jalan di Jateng sudah mulai membaik mulai dari desa-desa sampai jalan penghubung antar-kabupaten/kota.Dia menambahkan, hal itu membuat pergerakan ekonomi menjadi lebih baik. Kesenjangan antar-daerah yang sebelumnya disebabkan masalah infrastruktur kini sudah dapat diatasi, sehingga proses pertukaran antar-daerah bisa berjalan dengan baik.

Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Pada Tahun Anggaran 2011 - 2013 (Ribu Rupiah)
Local Government Original Receipt by Regency/City in Jawa Tengah Budget Year 2011 - 2013 (Thousand Rupiahs)
Kabupaten/Kota201120122013
Regency/City
01.Kab. Cilacap173,141,334196,673,442278,507,546
02.Kab. Banyumas193,263,340242,106,509308,349,434
03.Kab. Purbalingga94,937,162112,727,590122,858,739
04.Kab. Banjarnegara71,107,05394,271,46898,975,320
05.Kab. Kebumen73,339,838102,344,166131,481,737
06.Kab. Purworejo88,941,78298,262,003125,756,041
07.Kab. Wonosobo67,397,97782,335,296108,729,509
08.Kab. Magelang90,462,631123,722,781173,253,652
09.Kab. Boyolali96,489,134127,725,207160,752,450
10.Kab. Klaten72,293,79084,756,022115,454,162
11.Kab. Sukoharjo96,166,807164,954,319192,971,720
12.Kab. Wonogiri77,141,691100,037,192111,592,606
13.Kab. Karanganyar104,080,774116,706,893161,724,334
14.Kab. Sragen94,518,999127,695,844146,721,550
15.Kab. Grobogan87,912,458105,463,321143,598,616
16.Kab. Blora67,021,77081,987,00795,186,717
17.Kab. Rembang73,931,946102,727,487126,808,084
18.Kab. Pati134,475,562163,733,666169,127,416
19.Kab. Kudus102,621,949113,622,250144,995,092
20.Kab. Jepara103,642,014129,076,570133,778,055
21.Kab. Demak74,559,136105,363,370138,214,446
22.Kab. Semarang 129,771,004156,192,739215,684,519
23.Kab. Temanggung63,328,48976,637,673102,080,197
24.Kab. Kendal93,289,527120,162,136132,870,703
25.Kab. Batang60,155,02984,720,050139,634,472
26.Kab. Pekalongan82,105,270114,793,366148,550,938
27.Kab. Pemalang79,677,54397,951,208136,362,282
28.Kab. Tegal90,133,274118,741,620156,244,860
29.Kab. Brebes78,275,852101,806,858135,055,402
30.Kota Magelang63,557,70290,986,302107,739,839
31.Kota Surakarta181,096,816231,672,100298,400,847
32.Kota Salatiga60,611,34063,171,463106,100,450
33.Kota Semarang522,925,031786,563,412925,919,311
34.Kota Pekalongan63,344,97891,205,786114,252,439
35.Kota Tegal117,244,291156,663,028176,377,335
.Jumlah/Total3,722,963,2944,867,560,145               6,084,110,818
Sumber : Pemerintah Kabupaten/Kota
Source : Government of Regency/City

2. PROVINSI JAWA BARAT (JABAR)

     BANDUNG-Asisten Perekonomian Pemprov. Jabar, Yerry Yanuar, ketika menjadi nara sumber dalam seminar yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Selasa (18/3), bertempat di Kantor BI, Jalan Braga mengungkapkan kondisi perekonomian di Jabar.
     Menurutnya,  untuk pembangunan ekonomi daerah  sudah dievaluasi. Hasil evaluasinya, bahwa pembangunan di  Jabar harus lebih ditingkatkan lagi. Mengingat  besaran  PDRB di Kota/Kabupaten tidak merata. Hal yang harus diperhatikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu  dipacunya industri pengolahan dengan memanfaatkan potensi lokal.       Kemudian, tantangan lainnya dalam penyelenggaraan  pembangunan ialah patut diwaspadai beralihnya lahan pertanian ke lahan untuk industri, jelas Yerry. Masalah lainnya, yaitu tentang kemiskinan  yang kini mencapai 5%. Diakuinya, bahwa masalah kemiskinan  ini harus yang menjadi perhatian. Salah satu wilayah kantong kemiskinan  diantaranya  ada di Pantura dengan pekerjaan terbanyak sebagai buruh tani. Juga di Jabar  Selatan paling banyak berprofesi sebagai buruh perkebunan. Jika kondisi ini dibiarkan, lanjut Yerry, akan melahirkan konflik sosial.       Untuk itu penanganannya, perlu ada lapangan pekerjaan baru sehingga memacui daya beli masyarakat. Masalah lain yang harus menjadi perhatian adalah kelangkaan energi akibat perkembangan jumlah kendaraan yang mencapai 12 persen, ujarnya.       Yerry menjelaskan, bahwa kondisi di Jawa Barat beberapa indikatornya, yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar  1,64 persen,  pengangguran 1,83 juta,  dan Rata-rata  Lama Sekolah (RLS),  8,2 tahun.  Atas dasar kondisi eksisting itu dan dalam upaya meningkatkan skill tenaga kerja perlu ditambah sekolah menengah kejuruan (SMK). Melalui SMK akan menghasilkan calon naker terlatih yang siap mengisi pekerjaan di industri-industri.        Selanjutnya, untuk mendorong penguatan UMKM, telah dipayakan melalui program KCR dengan suku Bungan sebesar 8,3 persen. Selain itu, ujar Jerry Pemprov. Jabar menyiapkan ruang yang atraktif untuk pengembangan investasi dan dunia usaha, diantaranya bandara Majalengka dan Pelabuhan cilamaya. (Nur)INFO JABAR - Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2016 mencapai Rp 27, 69 triliun atau 104,54 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp 26,49 triliun.
“Capaian pendapatan daerah tahun 2016 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1,2 triliun,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat di  Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat, 24 Maret 2016.

     Aher, sapaan akrab Gubernur menjelaskan,  Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp 16,26 triliun dan terealisasi Rp 17,04 triliun.  Berdasarkan sumber pendapatan asli daerah, seluruhnya melebihi target yang telah ditetapkan.
Dari penerimaan pajak daerah terealisasi 104,76 persen, penerimaan retribusi daerah 105,09 persen, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  96,34 persen, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah 108,32 persen.
      Sementara pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan mencapai Rp 10,62 triliun dari target Rp 10,19 triliun, yang terdiri dari dana alokasi umum Rp R1,24 triliun, dana bagi hasil pajak/bukan pajak Rp 283,44 miliar, dana alokasi khusus Rp  7,59 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp  28,46 miliar dari target Rp 28,66 miliar atau mencapai 99,3 persen, yang terdiri dari hibah  99,16 persen serta penyesuaian dana otonomi khusus sebesar 100 persen.
Untuk Belanja Daerah, terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja daerah pada tahun 2016 dianggarkan Rp 29,49 triliun  dan direalisasikan Rp 27,62 triliun atau mencapai 93,66 persen. Rinciannya, belanja tidak langsung dialokasikan Rp 22,80 triliun dengan realisasi mencapai Rp 21,74 triliun atau 95,36 persen, yang meliputi belanja pegawai Rp 1,83 triliun atau 93,39 persen dari alokasi  Rp 1,96 triliun, belanja subsidi Rp 14,99 miliar  atau 0,99 persen dari alokasi Rp  15 miliar.
    Sedangkan belanja hibah Rp  9,85 triliun atau 96,80 persen dari alokasi Rp 10,18 triliun, belanja bantuan sosial  Rp 9,94 miliar  atau 54,08 persen dari alokasi Rp 18,38 miliar, belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp 6,39 triliun atau 97,27 persen dari alokasi Rp 6,57 triliun. Kemudian bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, desa dan partai politik sebesar Rp 3,64 triliun atau 90,39 persen dari alokasi Rp  4,02 triliun, belanja tidak terduga Rp 19,8 juta  atau 0,01 persen dari alokasi Rp  29 miliar.
     Untuk belanja langsung dialokasikan Rp 6,68 triliun dan terealisasi Rp  5,87 triliun atau 97,86 persen. "Tingkat realisasi tersebut di antaranya dipengaruhi oleh adanya efisiensi pada beberapa program dan kegiatan,” kata Aher.

      Selain itu, dibahas pula terkait pembiayaan daerah, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya dengan alokasi anggaran Rp 3,48 triliun, dapat direalisasikan Rp 3,64 triliun  atau mencapai 104,75 persen. Pengeluaran pembiayaan daerah dengan alokasi anggaran Rp 403,57 miliar dapat direalisasikan Rp 378,57 miliar atau mencapai 93,81 persen, yang digunakan untuk penyertaan modal daerah kepada beberapa perusahaan daerah dan  lembaga keuangan mikro. (*)

3. PROVINSI JAWA TIMUR (JATIM)

      Ekonomi Jatim diprediksi bisa mencapai 6,2% pada tahun 2016 mendatang.Madiunpos.com, SURABAYA — Potensi tumbuhnya perekonomian Jawa Timur pada tahun 2016 mendatang diprediksi berada pada kisaran 5,8% hingga 6,2%, atau lebih tinggi 0,5% sampai 1% dibandingkan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur selalu menorehkan pertumbuhan yang lebih besar ketimbang dengan capaian nasional.Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rudi Purwono mengatakan pemerintah telah membidik pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2016 mendatang pada kisaran 5,3% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.        Sementara Bank Indonesia merumuskan pertumbuhan ekonomi nasional mecapai 5,2% hingga 5,5%.“Mengacu pada pengalaman yang sudah-sudah dan beberapa indikator pembangkit ekonomi di Jawa Timur, provinsi ini [pertumbuhan ekonominya] jika dirumuskan bisa tembus di kisaran 5,8% hingga 6,3%,” ujarnya di Economy Outlook 2016 Meneropong Bisnis Jawa Timur di Tahun Monyet Api yang diselenggerakan Harian Ekonomi Bisnis Indonesia di Surabaya, Senin (21/12/2015).Masa Transisi      Dia menuturkan Jatim kini sedang dalam masa transisi untuk menggenjot sektor industri dalam menopang pertumbuan ekonomi, alih-alih di sektor konsumsi rumah tangga. Menurutnya, Paket Kebijakan Ekonomi yang dilansir oleh Pemerintah hingga seri ke-7 itu merupakan upaya meggerakan ekonomi secara total hingga ke daerah.      Menurutnya, sektor industri di Jatim masih bisa bertahan dari beberapa masalah ekonomi yang menerjang seperti depresiasi rupiah dan kenaikan suku bunga The Fed sebanyak 25 basis poin baru-baru ini. Dia menilai investor di Jatim masih tetap melanjutkan usahanya dan kondisi pasar tidak terpengaruh dengan situasi ekonomi yang terjadi di pengujung 2015 ini.Dia mencontohkan turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) dalam paket kebijakan ekonomi dinilai sebagai stimulus postif pelaku usaha di setor industri.          Pasalnya, turunnya harga BBM mampu mengurangi biaya operasional perusahaan. Selain itu, gencarnya pembangunan power plant di beberapa titik kota/kabupaten di Jatim tambah menggenjot sektor industri berpeluang menjadi primadona di tahun depan. “Kendati energi listrik  Jatim masih surplus tetapi apapun itu pengembangan power plant baru harus lebih dipacu oleh pemerintah pusat dan dikomunikasikan dengan Gubernur Jawa Timur,”katanya.       Di samping itu, munculnya kawasan-kawasan industri baru hampir di 29 kota/kabupaten juga menjadi bukti bahwa arah ekonomi Jatim semakin ditopang oleh sektor industri. Tidak tanggung-tanggung beberapa kawasan industri telah terintegrasi dengan sistem logistik ke pelabuhan-pelabuhan besar.Paling Maju. Rudi memetakan kota/kabupaten yang paling maju ekonominya di tahun depan antara lain kota dengan kategori kawasan industri seperti Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan. Kategori kedua adalah kawasan Pantura yang terdiri dari Gresik, Lamongan dan Mojokerto.        Selain itu ada kategori kawasan Tapal Kuda yang menaungi Probolinggo, Jember dan Banyuwangi. “Kategori ini besar potensinya karena ada dua pelabuhan baru yang dikembangkan di Probolinggo dan Banyuwangi,”Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Muljanto menuturkan perkembanan sektor industri pada tahun depan tidak melulu didominasi oleh Surabaya melainkan merata di seluruh kota/kabupaten. “Tahun depan pertumbuhan ekonomi merata di Jawa Timur dengan sektor industri sebagai primadonanya,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.        Dia menjelaskan kontributor perekonomian di Jatim paling banyak disumbang dari sektor industri (29%), kemudian disusul pertanian (17,72%) dan industri pengolahan (14%). “Tantangan ke depan adalah bagaimana memacu sektor industri agar semakin berkontribusi banyak,” katanya.Dihambat Aturan Muljanto menambahkan, aturan mengenai otonomi daerah terkadang menjadi kendala pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Dia menyayangkan perizinan dintingkat pemerintah daerah cenderung lambat dibandingkan dengan proses perizinan yang diproses di pemerintah pusat.“Undang-undang terkait otonomi daerah ditafsirkan salah oleh beberapa kalangan. Dari hal ini muncul raja-raja kecil yang menghambat proses perizinan,”terangnya.
Rudi kembali menjelaskan tantangan yang dihadapi pelaku usaha di Jatim adalah akses infrastruktur desa yang belum memadai. Dia berharap pemerintah tidak hanya terpusat membangun jalan besar di kota besar tetapi juga memperhatikan pembangunan akses jalan di desa-desa tertinggal. Hal ini bertujuan untuk mempermudah distribusi barang.

Info-info diatas kami peroleh dari beberapa link, Dan Berikut adalah Daftar Link yang telah kami rangkum :


  1. http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/8498/Kondisi_Perekonomian_Jawa_Barat
  2. http://jateng.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/943
  3. https://m.tempo.co/read/news/2017/03/25/299859462/pendapatan-daerah-provinsi-jabar-lampaui-target
  4. http://www.madiunpos.com/2015/12/22/ekonomi-jatim-2016-pertumbuhan-ekonomi-jawa-timur-bisa-tembus-62-673741



Diposting oleh di 2 komentar:
Langganan: Komentar (Atom)